Evaluation of the Village Asset Management Process in Sinisir Village Modoinding Subdistrict, South Minahasa Regency

Keisha Praise Mamahit; Jessy D. L. Warongan; Fanda D. P. Rundengan

doi:10.55927/fjas.v5i2.18

Authors

Keisha Praise Mamahit Universitas Sam Ratulangi
Jessy D. L. Warongan Universitas Sam Ratulangi
Fanda D. P. Rundengan Universitas Sam Ratulangi

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjas.v5i2.18

Keywords:

Village Asset Management, Procurement, Administration, Reporting

Abstract

This study aims to evaluate the process of managing village assets in Sinisir Village, Modoining District, South Minahasa Regency, which includes three main stages, namely procurement, administration, and reporting, in accordance with the provisions of the Minister of Home Affairs Regulation No. 3 of 2024 concerning Village Asset Management. This research uses a qualitative method with a case study approach, where data is obtained through interviews, observations, and documentation of village government officials and communities involved in asset management. The results of the study show that the process of procurement of village assets has been carried out in a participatory manner through the Village Deliberation (Musdes). The administration stage has been carried out by recording all assets in the Village Asset Inventory Book (BIAD), although there are still obstacles in the legality aspect because some assets, especially village land, do not have certificates. The process of reporting village assets has been carried out every year in accordance with the provisions.

References

Ait Novatiani, R., Christina, V., Asikin, B., Sarumpet, T. L., & Novianto, R. A. (2023). Kualitas pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (Survei pada desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). Jurnal Ekuilnomi, 5(1), 38–43.

Bafa, H., Erawati, T., Primastiwi, A., & Akuntansi, J. I. (2021). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli desa Wunlah, Kecamatan Wuarlabobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi, 3(2), 445–456.

Daud, A. N. F., Dungga, W. A., & Mandjo, J. T. (2024). Faktor hambatan dan upaya pemerintah desa terhadap pengelolaan aset desa Pone, Kecamatan Limboto Barat. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 3(1), 51–75.

Efenie, Y., Anwari, A., Junaidi, A., & Mulyadi, M. (2022). Digitalisasi aset desa menggunakan sistem informasi geografis (SIG) di Kelurahan Kangenan, Pamekasan. Dalam Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (SENIAS). Universitas Islam Madura.

Harpinsyah, H., & Maryanti, M. (2023). Pengelolaan aset pemerintah desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 (Studi kasus: Perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pembinaan aset Desa Ulak Makam, Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin). Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 5(1), 1–11.

Herliana, H. (2021). Pengaruh pengelolaan aset desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. [Skripsi tidak dipublikasikan].

Hidayat, R., & Nursetiawan, I. (2022). Strategi pengelolaan aset desa berbasis aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(2), 317–328.

Irawan, H. W., & Bayagkara, I. K. (2023). Analisis tata kelola aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 di Desa Baureno, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Manajemen Kreatif Jurnal, 1(3), 124–133.

Istiqamah, I., & Bustamam, B. (2021). Pengaruh profesionalisme pengelolaan aset desa, optimalisasi pemanfaatan aset desa, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pendapatan asli desa (Studi empiris pada desa di Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 6(1), 68–74.

Karunia, L., & Mabrur, A. (2022). Akuntansi pemerintahan: Konsep dan praktik di pemerintah pusat dan daerah. Salemba Empat.

Karunia, L., & Mabrur, A. (2023). Akuntansi pemerintahan: Konsep dan praktik di pemerintah pusat dan daerah. Salemba Empat.

Marasabessy, Z. A., Adam, A., Ngongira, H., Baharuddin, S., La Ma’a, R., & Lastory, S. (2022). Pemberdayaan masyarakat melalui pemetaan aset desa (Studi kasus Desa Bale, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan). Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 7(2), 262–276.

Nurdianti, R. R., Sasanti, E. E., & Lenap, I. P. (2022). Analisis implementasi kebijakan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Pemerintah Desa Pendem. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2(4), 784–792.

Nurhidayati, L., Purnama, H., Afriany, A. N., & Zalzalah, G. G. (2023). Peran BUMDes, optimalisasi pemanfaatan, dan profesionalisme pengelolaan aset desa terhadap pendapatan asli desa. Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management, 6(3), 683–694.

Pacady, F., Sholahuddin, A., & Prianto, B. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan aset desa pada Pasar Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 5(2), 165–173.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Prayitno, D. (2021). Analisis penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) terhadap inventaris desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen, 4(2), 78–82.

Ramli. (2023). Analisis implementasi pemanfaatan dan pengamanan aset desa berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa: Studi kasus di Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak (Skripsi, Universitas Mulawarman).

Safitri, I. (2024). Implementasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) di Kecamatan Bengkalis. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 2(4), 94–102.

Sukoharsono, E. G., & Anisa, R. (2024). Akuntabilitas sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks tata kelola pemerintahan desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 13(1), 23–35.

Tenda, J. R. C., Gamaliel, H., & Lambey, R. (2023). Evaluasi pengelolaan aset desa di Desa Rambunan, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 7(4), 365–372.